Kasus Alih Fungsi Aset KONI, Hak Angket Dewan Siap Hadang Gubernur

Posted by By at 24 June, at 13 : 20 PM Print


PONTIANAK-DPRD Kalimantan Barat kembali mempertanyakan jawaban tertulis dari eksekutif terkait perjanjian kerjasama alih fungsi sebagian lahan di kawasan GOR. Sebab, sampai sekarang jawaban tertulis itu tak kunjung disampaikan. “Dua kali DPRD melayangkan surat resmi, tetapi tidak diindahkan,” kata Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur, kemarin. Menurut Prabasa, surat pertama dilayangkan pada 1 Juni 2011 lalu. Sedangkan surat kedua pada 14 Juni. Dalam surat itu DPRD meminta Pemprov memberikan data dan dokumen soal penguasaan aset tanah yang disengketakan, dokumen perjanjian kerja sama Pemprov Kalbar dengan PT CPM (MoU dari tahun 2005 hingga sekarang), aturan perundang-undangan yang dipakai Pemprov, serta dokumen pendukung lainnya.

Surat itu disampaikan menyusul hasil rapat kerja antara eksekutif dan legislatif pada 26 Mei di Ruang Serbaguna DPRD Kalbar. Di saat rapat, sudah disepakati bersama bahwa eksekutif akan memberikan jawaban secara tertulis dan menyerahkan beberapa dokumen terkait persoalan aset KONI. “Waktu itu, eksekutif meminta ada surat tertulis dari dewan dan sudah kita lakukan. Jadi, tidak ada alasan lagi bagi eksekutif untuk tidak memberikan yang diminta dewan,” ujarnya. Menurut Prabasa, dokumen dan jawaban tertulis yang diminta dewan sangat penting agar lembaga ini dapat melakukan kajian apakah kerjasama pemprov dengan pihak ketiga tersebut menyalahi aturan atau tidak.

Mengingat permintaan yang tak kunjung dikabulkan, kalangan DPRD telanjur memiliki praduga yang macam-macam. “Harusnya, kalau memang prosedurnya sudah benar seperti yang disampaikan oleh Kepala Biro Humas, ya sampaikan saja dokumen serta jawaban tertulis ke dewan. Jangan ditunda-tunda,” katanya. Terlebih lagi, action berupa eksekusi pemagaran lahan KONI sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama sudah telanjur dilakukan. Untuk kesimpulan sementara, kata Prabasa, pihaknya melihat bahwa pemprov sudah bertindak melampaui batas aturan. Aturan-aturan yang diduga telah dilanggar yakni Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, PP 50 tahun 2007 tentang tata cara kerja sama daerah, PP 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, PP nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perda Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak.

Di sisi lain, Prabasa juga menyesalkan perjanjian kerjasama antara pemprov dengan pihak ketiga itu ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, M Zeet Hamdy. Seharusnya, kata dia, yang menandatangani perjanjian itu adalah gubernur. “Ini kebijakan. Kok Sekda berani tandatangan? Itu artinya sekda melampaui batas kewenangannya,” kata Mantan Wakil Bupati Sambas itu. Namun, sejauh ini, DPRD belum menentukan langkah dalam menyikapi hal tersebut. “Kita akan rapat dulu secara internal. Tergantung hasil rapat nanti, mungkin kita surati lagi atau kita akan melapor ke Kemendagri,” ujarnya. Prabasa mengingatkan, sesuai dengan tata tertib dewan, DPRD punya tiga hak yang dapat digunakan yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Besar kemungkinan pihaknya akan menggunakan salah satu dari hak tersebut jika surat resmi DPRD tak kunjung dibalas. “Sebagian teman-teman menyarankan penggunaan hak angket,” ungkapnya. Hak angket merupakan hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan gubernur yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kalimantan Barat, M Ridwan, menegaskan, eksekutif tidak bermaksud untuk menyepelekan surat tertulis dari DPRD. Menurutnya dari lembaga DPRD yang terhormat pasti akan dijawab oleh eksekutif. “Sekarang sedang dipersiapkan. Itu hanya masalah waktu,” katanya.
Ridwan juga menyebutkan, saat ini pejabat yang berwenang di eksekutif sedang melakukan pengkajian guna menyusun jawaban tertulis untuk DPRD. Eksekutif tidak ingin jawaban yang disampaikan nanti terkesan serampangan. Tentu saja hal tersebut memerlukan waktu. “Kita pilah-pilah dulu. Kita tidak bisa sembarangan. Surat yang disampaikan adalah surat resmi, tentu kita akan jawab secara resmi juga sesuai prosedur,” sebutnya.Dia pun menegaskan bahwa eksekutif sama sekali tidak berniat melecehkan lembaga DPRD. Sebaliknya, eksekutif justru sangat menghormati legislatif berikut peran political control terhadap kebijakan eksekutif yang melekat pada lembaga itu. Ridwan mengakui, pihaknya memang terlebih dahulu menggelar konferensi pers sebelum menjawab surat dewan.

Hal itu dilakukan semata-mata demi transparansi kepada publik, bukan karena melecehkan dewan. “Itu demi menjunjung tinggi asas transparansi. Kita ingin memberikan informasi kepada masyarakat, bukan jawaban resmi untuk dewan. Jawaban resmi untuk dewan lain lagi,” jelasnya. Sementara mengenai anggapan legislatif yang bersikeras bahwa perjanjian kerjasama pemprov dengan pihak ketiga melanggar aturan, Ridwan tidak banyak komentar. Dia masih berpegang pada keterangan semula bahwa pemprov sudah berbuat sesuai prosedur. “Kalau ada beda pendapat, itu sah-sah saja,” ujar dia. (rnl)

SUMBER

Photobucket

NEWS

Related Posts

Comments are closed.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.