Kalbar Kejar Perda Khusus Pendidikan

Posted by By at 12 December, at 06 : 38 AM Print


Pemprov Kalimantan Barat bersama dengan DPRD Kalbar mengusulkan dan membahas rancangan peraturan daerah khusus untuk pendidikan. Perda itu bertujuan untuk memberikan kewenangan provinsi secara langsung terhadap kebijakan pelayanan pendidikan di daerah kota dan kabupaten.

Hal itu dikatakan kepala dinas pendidikan Pemprov Kalbar Aleksius Akim kepada wartawan Selasa (11/12).

Ia mengatakan, Raperda khusus pendidikan ini khusus untuk daerah tertentu atau kekhususan. Jadi Pemprov Kalbar bisa langsung masuk ke daerah khusus yang pendidikannya bermasalah atau rendah.

“Seperti di daerah perbatasan, daerah terpencil dan daerah kepulauan serta di daerah perkotaan yang tidak tersentuh pelayanan pendidikan. Di samping itu juga daerah miskin bisa dikategorikan daerah khusus artinya semua daerah yang tidak mendapat pelayanan pendidikan dengan baik,” kata dia.

“Jadi provinsi dapat secra langung melakukan interpensi ke kabupaten dan kota. Yaitu untuk masalah kebijakan dan juga anggaran yang disalurkan ke kabupaten dan kota.”

Menurut Aleksius, selama ini semua daerah kabupaten dan kota layanan pendidikan di sama ratakan. Sementara daerah yang terpencil atau khusus akan tetap ketinggalan dari daerah yang maju.

“Jika sistim seperti ini tetap berlangsung maka daerah yang pelayanan pendidikannya tertinggal akan susah mengejar ketertingalan. Jadi harus ada interpensi secara langsung dari provinsi,” jelasnya.

“Perda ini nantinya akan memperpendek kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin dalam hal pendidikan. Dengan adanya Perda ini diharapkan warga yang kurang mendapatkan pelayanan pendidikan akan dapat mengejar ketertingalannya.”

Ia mengatakan, untuk memperbaiki taraf hidup maka masalah pendidikan harus ditingkatkan. Jadi salah satu cara adalah dengan membuat perda khusus pendidikan untuk daerah khusus.

Selanjutnya yang menentukan daerah khusus ini adalah bupati dan walikota karena mereka yang mengetahui kondisi pendidikan di daerahnya. Selanjutnya jika sudah ditentukan bupati dan walikota provinsi bisa langsung masuk dan melakukan interpensi.

Raperda ini sudah dalam tahap pembahasan diharapkan dalam beberapa minggu ke depan Raperda ini bisa di sahkan menjadi Perda. Sebab Pemprov bersama dengan DPRD Kalbar sudah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan menteri dalam negeri dan juga mendiknas.

Dalam perda ini juga dibentuk layanan pendidikan khusus berdasarkan “zona” dan di setiap zona diambil satu sekolah yang menjadi sekolah percontohan. Selanjutnya sekolah percontohan ini menjadi contoh pelayanan bagi sekolah sekitarnya.

SUMBER

Photobucket

KALIMANTAN BARAT

Related Posts

Leave a Reply

:twisted: :roll: :oops: :lol: :evil: :cry: :?: :-x :-o :-P :-? :( 8-O 8)
[+] kaskus emoticons

My Twitter is worth

Twitter Value

Archives

Shared on Facebook

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.