CPNS 2012 di Pontianak Terancam Batal

Posted by By at 7 March, at 13 : 33 PM Print


Kubur Raya – Putusan PTUN Pontianak mengabulkan gugatan para CPNS 2010 tampaknya berdampak kepada peserta tes ulang CPNS 2012. Lantaran dalam putusan itu, PTUN memerintahkan tergugat I dalam hal ini Bupati Kubu Raya musti mencabut atau membatalkan SK Nomor 810/0845/BKD.C/2010 tentang Persiapan Pelaksanaan Ujian Ulang Pengadaan CPNS Tahun 2012 serta menindak lanjuti SK Bupati tahun 2010 sebagaimana mestinya.

Kemudian tergugat II (BKN) dan tergugat III (MenPAN) harus mencabut obyek sengketa 2, 3, 4 dan 5 antara lain SK tentang tanggapan alokasi formasi CPNS tahun 2012 yang diterbitkan oleh MenPAN dan RB tertanggal 8 Agustus 2012 serta SK Nomor R/100/Mpan RB/06/2012 tertanggal 11 Juni 2012 prihal alokasi formasi penerimaan CPNS 2012.

“Itu kan baru putusan tingkat pertama. Karena masih ada upaya hukum lainnya yang diberikan undang-undang yaitu banding kemudian kasasi,” kata Praktisi Hukum Senior Kalbar, Tamsil Syukur, Rabu (6/3).

Namun menurut Tamsil jika hak itu tidak digunakan, maka perkaranya inkra dan semua pihak harus hormati dan tunduk terhadap putusan tersebut.

“Pengaruhnya tentu terhadap keputusan CPNS tahun 2012. Bisa saja terancam batal. Apalagi, PTUN sudah pernah mengeluarkan surat penundaan tes ulang tapi diabaikan. Itu namanya penetapan skorsing. Perintah pengadilan untuk menunda karena proses hukum masih berjalan namun diabaikan,” jelasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kubu Raya, Sujiwo mengajak semua pihak berpikir jernih dan dingin serta bersabar. Apalagi putusan ini belum inkra mengingat masih ada upaya hukum lainnya yakni banding dan kasasi.

“Tapi jika selama 14 hari ini tidak ada upaya hukum dari para tergugat maka wajib hukumnya putusan ini dijalankan. Artinya CPNS 2010 harus diakomodir,” tegasnya.

Tapi disebutkan Sujiwo tentunya Pemkab tidak bisa melakukan sendiri. Karena harus segera berkoordinasi dengan KemenPAN.

“Apalagi kalau sekilas saya melihat dari obyek sengketa yang diputuskan ketika CPNS 2010 diakomodir maka CPNS 2012 dibatalkan. Tapi itu bukan kesalahan semata dari Pemkab saja akan tetapi dari pusat juga harus mencari solusinya,” tuturnya. Kendati buah simalakama, namun Sujiwo berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat mengakomodir peserta CPNS 2010 dan CPNS 2012 demi kepentingan pembangunan daerah.

Terpisah, Sekda Kubu Raya, Husein Syauwiek mengatakan Pemkab menghormati dan menghargai putusan PTUN tersebut karena ini belum inkra kecuali sudah inkra. Pemkab sendiri akan mempelajari putusan PTUN tersebut mengingat nantinya akan upaya hukum lainnya seperti banding dan kasasi.

“Nanti bagian hukumlah yang mempelajari dan mengkaji itu,” ucapnya.

Terkait dengan penilaian PTUN tentang kesalahan kebijakan pejabat negara yang tidak boleh membebankan kepada masyarakat dalam hal ini peserta PCNS.

“Kita sudah menjalankan prosedur terutama seperti tes tahun 2012 ini. Ke KemenPAN, BKN, dan peraturan-peraturan sudah diikuti,” tuturnya.

Sementara pelaksanaan tes ulang tahun 2012 dikatakan Husein karena atas perintah dan kewenanangan dari KemenPAN. Pemda sifatnya hanyalah sebagai pelaksana saja.

“Tapi kita tunggulah nanti karena semuanya masih proses. Belum tahu salah siapa (pemkab, BKN atau KemenPAN,red) karena masih proses,” tuturnya.

Kabag Hukum Setda Pemkab Kubu Raya, Mustafa mengaku kecewa karena putusan PTUN terkesan menyudutkan Pemkab Kubu Raya sebab fakta persidangan tidak lah seperti itu. Contohnya seperti koordinasi padahal itu sudah dilakukan. Begitu pula bekerja sama dengan perguruan tinggi, padahal dalam aturan tidak menyebutkan seperti itu.

“Berkaitan dengan LJK, murni dari pusat. Dan dibuka saat tes. Dan kolom untuk tanda tangannya memang tidak ada dari sana,” jelasnya.

Karena itu dikatakan Mustafa, dirinya akan mempelajari pertimbangan hakim. Dari segi hukum memang pihaknya menyarankan banding namun menunggu putusan dari pimpinan (bupati,red).

Diakui Mustafa, memang jika sudah inkra akan berdampak pada hasil tes ulang CPNS tahun 2012. Namun itu bukanlah kesalahan dari Pemkab Kubu Raya akan tetapi juga dari pusat. Apalagi, pembatalan hasil CPNS 2010 berdasarkan permintaan dari pusat sehingga dilaksanakanlah tes ulang tahun 2012.

“Untuk pilihan memang harus dipilih salah satu,” imbuhnya.

Sementara terkait dengan dugaan unsur pidana, ditambahkan Tamsil Sykur lagi, penegak hukum harus jeli untuk menyelidiki. Para pihak melaporkan jika ada dugaan unsur pidana seperti pemalsuan atau kesengajaan. Komitmen penegak hukum untuk mempelajari pihak-pihak yang dirugikan apakah ada unsur pidana umum atau khusus namun tentunya berdasarkan bukti-bukti.

Sebelumnya, Humas PTUN Pontianak, Hari Sunaryo mengatakan dari 3.952 LJK ternyata 2.996 diantaranya tidak ditanda tangani peserta ujian. Sedangkan 965 LJK ditanda tangani peserta. Kemudian dari 236 peserta yang dinyatakan lulus terdapat 212 LJK yang tidak ditanda tangani namun hanya 24 saja yang ditanda tangani. Dan dari 24 tersebut 13 LJK diantaranya ditemukan adanya kemiripan tanda tangan. Sementara 52 LJK telah ditanda tangani sebelum tes CPNS 2010 dilaksanakan.

Diketahui, peserta tes ulang CPNS tahun 2012 diikuti 2.901 peserta. Namun yang berhasil dinyatakan lolos hanyalah 218 orang. Jumlah itu berkurang 18 dari 236 pada saat kuota CPNS tahun 2010. Ke-18 orang tersebut dinyatakan gugur lantaran tidak memenuhi standar passing grade yang ditetapkan KemenPAN. 10 orang diantaranya formasi guru dan sisanya ada yang dari formasi tenaga kesehatan serta tenaga teknis. Sehingga untuk formasi guru dari 43 berkurang menjadi 33 orang.

SUMBER

Photobucket

PONTIANAK

Related Posts

Leave a Reply

:twisted: :roll: :oops: :lol: :evil: :cry: :?: :-x :-o :-P :-? :( 8-O 8)
[+] kaskus emoticons

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.